Thursday, October 17, 2019

Berdasarkan investigasi lembaga BPN Aliansi Bengkulu bersama beberapa awak media dalam menerapkan PP 24 TAHUN 2018 Tentang Ketenagakerjaan dan Pelaku Badan Usaha. 

Saat ditemui Kepala Dinas Depnaker Bengkulu Selatan bersama beberapa staf dan kabid kepengawasan dan pencatatan Depnaker menjelaskan “bahwa PT. BSL terakhir menyerahkan laporan data tenaga kerja pada tahun 2014, selajutnya tidak pernah lagi melapor sampai sekarang, baik tembusan atau secara lansung, memang dari tahun 2014 ke atas laporannya sudah secara elektronik tegas staf  pengawas bernama Ujang, tapi seharusnya kami juga mendapatkan laporan karena PT. BSL itu ada di wilayah kami tegasnya.

kami akan sidak kata Kadis Depnaker dengan tegas, ini harus diterapkan aturan yang ada dan kami dari pihak Dinas mengucapkan terima kasih atas kunjungan lembaga dan awak media karena telah menjadi mitra Dinas dalam menegakan aturan ujarnya.

Setelah mendengar keterangan pihak Depnaker, pihak kami lansung ke lokasi pabrik PT. BSL DI desa Sulau  Wangi Kecamatan Kedurang.

Tim lembaga dan media lansung ke kantor perkebunan menemui pak mul sapaan akrab nya meneger kebun PT BSL, saat berada di kantor pihak lembaga dan media tidak menemui managernya, yang ada cuma staf dan karyawan saja, saat di minta keterangan staf PT BSL  menjelaskan bahwa di perkebunan ini tenaga kerjanya 192  orang laki dan perempuan dan rata – rata bekerja di atas satu tahun, dan semua tanpa jamsostek dan bpjs, jawab staf bernama Nadia.

Setelah itu pihak kami ke kantor pabrik pengelolahan buah sawit PT. BSL Saat di temui Manager lagi rapat dan kami di terima oleh oleh bagian humas bernama Idios, dengan tegas membantah bahwa PT. BSL tidak melapor ke Depnaker Bengkulu Selatan “tiap tahun kita lapor terus, dan karyawan pabrik sudah terdaptar jamsostek, di singgung masalah karyawan perkebunan pak Idios menjawab itu beda dengan karyawan pabrik tegasnya.

Berdasar kan keterangan kedua belah pihak antara Depnaker dan PT. BSL maka kami pihak lembaga menyimpulkan tidak adanya komunikasi yang baik antara kedua belah pihak sehingga data mereka saling tolak belakang.

Lebih lanjut pihak kami akan mendalami masalah tenaga kerja yang belum diberikan haknya yang sudah diatur oleh Undang – Undang “Pungkas ANGGOTA BPN ALIANSI  DIKI SYAVIKTORI.

Dan rekan media yang tergabung akan mempertanyakan ke pihak – pihak  terkait supaya penerapan aturan yang berlaku dapat diterapkan dengan sebenarnya diterima para karyawan. (YM)

Tags: , ,

Related Article

0 Comments

Leave a Comment

FOLLOW US

GOOGLE PLUS

PINTEREST

FLICKR

INSTAGRAM

Social