MANNA – Berdasarkan konfirmasi ke Kabid Bina Marga PUPR Bengkulu Selatan saudara Tedi memberikan keterangan mengacu pada LKPP No 9 2018,Perpres 16 2018,Permen PUPR Tentang pengadaan barang dan jasa, “dengan tegas Tedi menjawab ya pasti lah, khusus nya saya jawabnya, ” di singgung masalah proyek hotmix yang sedang viral, Kalo itu saya gak bisa berbuat karena saya baru di sini, Kalo bisa biarlah proyek ini berjalan kasihan dengan masyarkat yang sudah berharap jalannya di bangun jelas Tedi.
Informasi dari rekan sesama media yang lebih dulu konfirmasi ke Kabid Bina Marga mengatakan, tadi ada PPTK nya pak Nanang bicara bahwa jangan awak media mencari – cari kesalahan proyek tersebut, dan mengatakan kalo itu proyek sudah mulai, dan papan mereknya sudah di pasang ujar pak Nanang bicara sambil pergi dan dengan nada agak emosi ke awak media tegas jurnalis media trans nusantara.
Paket proyek hotmix Batu Kuning dan Air Umban -Tanjung Aur cs sesui pengumuman LPSE Bengkulu Selatan tertanggal 12 juni 2019 di mana 2 item proyek tersebut di menangkan CV. HPS Karya dan CV. Mutiara Kontruksi tetapi yang jadi persoalannya sampai tanggal 1 oktober 2019 baru proyek hotmix Batu Kuning yang di kerjakan itu pun tetap tanpa papan merek, yang ada hamparan bis B dan bis A.
Berkaca dari kejadian tersebut diduga sudah melanggar aturan yang ada tetapi tetap jalan tanpa ada tindak lanjut dari pihak PUPR dan pihak terkait lainnya untuk melakukan peninjauan lebih lanjut.
Berita terkait :
Menurut salah satu kontraktor yang tidak mau di sebut namanya menjelaskan “sudah jelas Kalau sudah keluar pengumuman LPSE maka dalam 14 hari kerja sudah ada jawaban dari pa/kpa ppk apakah menerima atau sangga banding, apabila tidak ada maka dilanjutkan dengan kontrak dan di dalam kontrak jelas ada SPMK dan jika sudah ada SPMK maka otomatis ada serah terima lapangan dengan penyedia (CV. Pemenang), kalau sudah terima lapangan minimal papan merek sudah di pasang ujarnya,ini sudah 108 hari belum juga di pasang.
“Yang pastinya tidak usah dibahas Kalo mau dan berani proyek ini sudah bisa putus kontrak sesuai aturan yang ada, semua menjelaskan tidak ada progres kerja selama 28 hari setelah tanda tangan kontrak sudah hak PPTK memutuskan kontrak, prosedurnya begitu dan tidak harus 3 Kali teguran, jadi ini tergantung mau dan berani, jawab kontraktor tersebut.
Mendengar penjelasan tersebut lembaga BPAN ALIANSI BENGKULU Diki Syaviktori yang juga melakukan komunikasi dengan pihak Kabid Bina Marga saudara Tedi berharap kepada pihak yang terkait dapat melakukan pengecekan kebenaran yang ada. (YM)
