Jakarta – Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menjajaki kemungkinan kerja sama di bidang pertahanan dengan Republik Ghana. Prabowo menawarkan Industri pertahanan Indonesia, seperti PT Pindad, PT PAL Indonesia, PT DI, dan PT Len Industri.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono justru mempertanyakan kesiapan industri persenjataan nasional di tengah kondisi BUMN pertahanan nasional yang saat ini masih menunjukan posisi kurang meyakinkan.
“Pertanyaannya, apakah BUMN produsen alutsista kita sudah siap?” kata Poyuono dalam keterangannya, Jumat (22/11/2019).
Ia mengatakan,
BUMN produsen alutsista menurutnya, masih banyak hal yang perlu diperbaiki dari
BUMN produsen alutsista dalam negeri.
“Berdasarkan data data yang ada BUMN produsen alutsista adalah BUMN yang lameduck
dan banyak sekali di korupsi selama ini, misalnya PT Pindad, PT PAL dan IPTN
sudah banyak pejabatnya yang jadi pesakitan dipenjara akibat korupsi,”
kata Poyuono.
“Belum lagi banyak pemesanan alutsista oleh TNI melalui BUMN pengiriman alutsistanya
banyak tidak tepat waktu serta tidak lengkap equipment ketika diserahkan kepada pemesannya,serta harga yang jauh
lebih mahal dari alutsista yang sejenis yang diproduksi negara lain,”
sambungnya.
Untuk itu, Poyuono menilai, seharusnya Prabowo meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk bisa membenahi hal tersebut sebelum menawarkan produk alutsista dalam negeri, bila tidak, kata Poyuono, Indonesia justru bisa merugi dengan menjual produk alutsista tersebut.
“Kalau tidak seperti itu kita jualan alutsista malah jadi rugi karena diklaim sama konsumen, kayak kasus pembelian pesawat dari IPTN oleh Thailand atau kapal dari PT Pal yang kena klaim kerugian oleh pembeli,” tuturnya. (AF)
