Upaya pemerintah untuk memindahkan pusat pemerintahan menuju daerah yang masih sepi penduduknya rupanya bukan isapan jempol belaka. Pasalnya, pemerintah sudah mendapatkan daerah mana yang akan menjadi ibu kota baru ini.
Mengutip pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, rencana pemindahan ini sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, untuk daerah yang akan menjadi ibu kota baru sudah ditetapkan yakni Kalimantan. Namun untuk kepastian kotanya akan segera diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. “Sudah (ada kotanya) mudah-mudahan dalam waktu dekat atau tidak terlalu lama Presiden Jokowi umumkan lokasi,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Bappenas, Jakarta, Rabu (10/7/2019).
Sebelum merealisasikan pemindahan ibu kota, pemerintah dinilai perlu memperhatikan sejumlah risiko yang akan timbul.
Pertama, dengan telah diketahuinya beberapa lokasi yang menjadi opsi Ibu Kota Negara nantinya, menjadikan lahan bagi para spekulan tanah. Ini nanti bisa menyebabkan biaya pembebasan lahan cukup tinggi.
Kedua, jika salah satu alasan pemerintah pemindahan ibu kota karena DKI Jakarta sudah terlalu macet, sebenarnya itu bukan solusi terbaik.
Ketiga adalah mampu meningkatkan inflasi. Pada kenyataannya, dengan adanya arus urbanisasi sebagai dampak pemindahan ibu kota negara ini akan menimbulkan melonjaknya harga kebutuhan pokok di kota yang menjadi pilihan pemindahan ibu kota.
Keempat, pemerintah dinilai harus membangun ekonomi masyarakat yang akan menjadi ibu kota baru sebelum nantinya dipindahkan. (AF)
